HALAL.ICU -- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem halal di wilayah Sulawesi Utara melalui serangkaian agenda strategis pada awal tahun 2026.
Kehadiran institusi ini dalam perhelatan Hijrah Fest Sulut serta penyelenggaraan seminar edukatif di Kota Tomohon menjadi momentum istimewa dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai standar legalitas yang lebih tinggi serta daya saing global.
Rangkaian aktivitas ini dimulai dengan pelaksanaan “Seminar Halal Bersama IKM/UMK” yang berlangsung pada 28 Februari 2026 di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Tomohon.
Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara LPH Hidayatullah dan Pemerintah Kota Tomohon ini dihadiri oleh 70 pelaku usaha binaan. Fokus utama seminar ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya aspek legalitas usaha sebagai fondasi utama pengembangan bisnis di era modern.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, Rudi A. Lengkong, S.STP., MAP., yang mewakili Wali Kota, menekankan signifikansi sertifikasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.
“Pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan memiliki daya saing” kata Rudi.
Ridu menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan strategi proteksi dan ekspansi pasar bagi produk lokal.
LPH Hidayatullah, yang dipimpin langsung oleh Muhammad Faisal, SS., SH., MH., bertindak sebagai narasumber utama guna mengurai kompleksitas prosedur sertifikasi.
Dalam seminar tersebut, para peserta mendapatkan bimbingan teknis mengenai alur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta tahapan rinci pemeriksaan halal, mulai dari pendaftaran hingga audit lapangan.
Sinergi lintas sektoral ini juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon untuk memastikan sinkronisasi antara regulasi daerah dan standar nasional.
Peran Edukatif dan Penyediaan Konsultasi Halal
Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk memakmurkan umat melalui pemberdayaan UMKM.
Di tengah ratusan stan yang menyajikan produk kuliner, fesyen, dan kreatif, LPH Hidayatullah mengambil peran edukatif melalui penyediaan layanan konsultasi halal bagi masyarakat luas.
Edukasi yang diberikan tidak terbatas pada aspek teknis, namun juga menyentuh substansi ekonomi makro. Dalam salah satu sesi diskusinya, ditekankan bahwa sertifikasi halal merupakan nilai tambah dan daya saing bagi produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif.
Hal ini, Muhammad Faisal menjelaskan, menjadi sangat relevan mengingat tenggat waktu krusial pada Oktober 2026 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai batas akhir wajib halal bagi berbagai kategori produk, termasuk sektor farmasi dan makanan.
Antusiasme pelaku usaha di Sulawesi Utara terhadap program-program LPH Hidayatullah mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan urgensi standar halal.
Di Kota Tomohon, seminar berlangsung secara interaktif, di mana pelaku usaha secara aktif berkonsultasi mengenai kendala perizinan yang selama ini menghambat penetrasi pasar mereka.
Muhammad Faisal memandang bahwa melalui pemahaman yang utuh mengenai proses dan tahapan pengurusan sertifikat halal, produk lokal dapat bertransformasi dan “naik kelas” menjadi produk yang memiliki legitimasi kepercayaan konsumen yang kuat.
Lebih jauh lagi, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Integrasi antara nilai-nilai ekonomi syariah, gaya hidup halal (halal lifestyle), dan kepatuhan regulatif diharapkan mampu menciptakan infrastruktur ekonomi yang tangguh.
“Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha, diharapkan pengembangan UMKM berbasis halal dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” kata Muhammad Faisal.
Dengan kantor operasional yang berlokasi di Grand Depok City dan kantor utama di Jakarta Timur, LPH Hidayatullah terus memperluas jangkauan layanannya untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, baik di tingkat regional maupun nasional, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pemeriksaan kehalalan produk.
Partisipasi aktif dalam kegiatan seperti Hijrah Fest Sulut 2026 menegaskan posisi LPH Hidayatullah yang bukan hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi dan mengedukasi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.
